INDEPENDENSI KEJAKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Ismail Ghonu

Abstract


ABSTRACT
Internally there is a factor in the every person to commit a crime, so that in need of institutions that can regulate the life of the community so that the life of the community so that the rights of every human being can be protected. On this based John Locke put forward the theory known of social contract theory. According to his theory the state is built on the basis of social contract between the government as the holder of power with the people as the holder of sovereignty. Governments are given the power to organize order and create an atmosphere in which the people can enjoy there natural rights safety. On the other hard the people will obey the government if the rights are guaranteed. The task of provecting human rights in society at the level of public interest in the obligation and  responsibility of the state. The duty by the state is then submitted to the law enforcement apparatus as a componen in the criminal justice system consisting of the police, prosekutors, courts and correctional institution popularized as the “criminal justice system”. As a componen of the criminal justice system, prosekutors are required to always independence from the interference of any party including the executive. However it apparently that the attorney general will find it difficult to be free from executive intervention because is structurally. The attorney general is executive power. The attorney general however as the leader of the prosecutor institution must structurally submit to has attributor the President. The independence of the prosecutor needed in order to enforce the law in on honest, fair, independent, responsible, professional and transparant manner that up holds the principles of fair trial and equality before the law. This is should be done because the attorney general is a determinant factor in criminal law enforcement as a bar for prosecution of criminal cases to court. In law enforcement practice so far can be publically know that the prosecutors office in carrying out its duties and responsible still not free from the authors. Now is the time for the idea of a constructive to build an independent and independent prosecutors image in a real sense by rising the general theme of “the independence of the prosecutor office in the criminal justice system in Indonesia”.

 

ABSTRAK
Secara internal terdapat adanya faktor kecenderungan setiap orang untuk melakukan kejahatan, sehingga dibutuhkan institusi yang dapat mengatur kehidupan masyarakat agar hak-hak setiap manusia dapat terlindungi. Atas dasar inilah John Locke mengemukakan teori yang dikenal sebagai social contract theory (teori kontrak sosial). Menurut teori ini, Negara dibangun atas dasar kontrak sosial antara pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Pemerintah diberikan kekuasaan untuk menyelenggarakan ketertiban dan menciptakan suasana
dimana rakyat dapat menikmati hak-hak alamnya (natural right) dengan aman. Di lain pihak rakyat akan mematuhi pemerintah apabila hak-hak tersebut terjamin. Tugas untuk melindungi hak-hak manusia dalam masyarakat pada tataran kepentingan publik adalah menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara. Tugas tersebut oleh negara selanjutnya diserahkan kepada aparat penegak hukum sebagai suatu komponen dalam sistem peradilan pidana yang terdiri dari instansi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang secara populis dikenal dengan sebutan criminal justice system. Sebagai komponen dari sistem peradilan pidana, kejaksaan dituntut untuk selalu menjaga independensinya dari campur tangan pihak manapun termasuk eksekutif. Namun nampaknya kejaksaan akan sulit untuk terbebas dari campur tangan eksekutif karena secara struktural, kejaksaan berada di bawah kekuasaan eksekutif. Bagaimana
pun juga, Jaksa Agung sebagai pemimpin lembaga kejaksaan secara struktural harus tunduk kepada atasannya, yaitu Presiden sebagai pemegang tertinggi kekuasaan eksekutif. Independensi kejaksaan dibutuhkan agar dalam penegakan hukum dilakukan secara
jujur, adil, mandiri, bertanggungjawab, profesional dan transparan yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip fair trial dan equality before the law. Hal ini harus dilakukan karena kejaksaan merupakan faktor determinan dalam penegakan hukum pidana sebagai palang pintu bagi penuntutan perkara pidana ke pengadilan. Dalam praktek penegakan hukum selama ini secara kasat mata dapat diketahui publik bahwa kejaksaan dalam mengemban tugas dan tanggungjawabnya masih belum bebas dari intervensi kekuasaan eksekutif, karena esensinya kejaksaan adalah perpanjangan tangan dari Presiden selaku kepala kekuasaan eksekutif negara. Menurut penulis, saat
ini sudah saatnya untuk digagas pemikiran yang konstruktif untuk membangun citra kejaksaan yang mandiri dan independen dalam arti nyata dengan mengangkat tema sentral “independensi kejaksaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia”.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.24002/jep.v31i2.1342

Refbacks

  • There are currently no refbacks.