PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA SALAH TANGKAP (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 2161K/PID/2012)

sabungan sibarani

Abstract


Abstract

The number of cases of wrongful catches of late shows police negligence in performing their duties. For example in the case of Hasan Basri. The purpose of this research is to know the function of the Police in law enforcement in Indonesia, to know the accountability of Police investigators and the victim's legal efforts in the case of wrongful catch or error in persona. The research method used in this research is the normative juridical approach  The function of the Police in law enforcement in Indonesia is one of the functions of state government  The accountability of Police investigators refers to the provisions Law No. 2 of 2002 on the Police of the Republic of Indonesia and the code of ethics of the police. The legal efforts that need to be done by the victim who experienced the wrong of catching them is pre-trial, if the case has not been entered the main trial of the case. If the case has reached the principal trial of the case, the victim may claim damages and rehabilitation .

Keywords: Law Analysis, Error in Persona, Court Decision.

 Abstrak

Banyaknya kasus salah tangkap akhir-akhir ini menunjukkan kelalaian polisi dalam menjalankan tugasnya. Misalnya dalam kasus Hasan Basri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi Polisi dalam penegakan hukum di Indonesia, untuk mengetahui akuntabilitas penyidik Kepolisian dan upaya hukum korban dalam kasus salah tangkap atau salah orang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Fungsi Kepolisian dalam penegakan hukum di Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintah negara. Akuntabilitas penyidik Kepolisian mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kode etik kepolisian. Upaya hukum yang perlu dilakukan oleh korban yang mengalami kesalahan dalam menangkapnya adalah pra-persidangan, jika kasusnya belum masuk persidangan utama kasus tersebut. Jika kasus tersebut telah mencapai persidangan utama dari kasus tersebut, korban dapat mengklaim ganti rugi dan rehabilitasi.

Kata kunci: Analisis Hukum, Kesalahan Tangkap, Putusan Pengadilan.


Keywords


Law Enforcement, Error in Persona.

Full Text:

PDF

References


Buku

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2009).

Erlangga Masdiana, Polisi dan Fenomena Salah Tangkap, (Jakarta: Gatra, 2008).

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75).

Indonesia, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165).

Internet

Principle of The Right of Due Process of Law. Dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan. http://yudipriambudish.blogspot.com, diakses tanggal 3 Juni 2018.




DOI: https://doi.org/10.24002/jep.v34i2.1668

Refbacks

  • There are currently no refbacks.