Hak Mantan Narapidana untuk Turut Serta dalam Pemerintahan

Noer Sida

Abstract


Abstract

The general election is a means of implementing the people's sovereignty to elect people who will occupy the seat of government. This general election was held to realize a democratic country, where the leaders were chosen based on the majority of votes. Countries that adhere to democracy generally accommodate the political rights of their citizens in an election, whether they are direct or indirect. Basically everyone has the right to participate in government in other words everyone has the right to be elected or elected. Regarding to Election Commission Regulation Number 20 Year 2018 regarding the Nomination of Members of The House Representatives, Assembly at Provincial and Assembly at Regional, there is one requirement for legislative candidate became controversial because there is a prohibition on ex-prisoners of corruption, drugs (as a dealer), and sexual crimes against children to be the Nomination of Members of The House Representatives, Assembly at Provincial and Assembly at Regional. Some ex-convicts already did judicial review, therefore we need to understand the legality of the regulation for ex-convicts regarding to election.

Key Words: Human Rights, Right to Participate in Government, Ex-convict

Abstrak

Pemilihan umum adalah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak. Negara-negara yang menganut demokrasi, pada umumnya mengakomodir hak politik warga negaranya dalam suatu penyelenggaraan pemilihan umum, baik itu bersifat langsung maupun tidak langsung. Pada dasarnya setiap orang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dengan kata lain setiap orang memiliki hak untuk dipilih maupun memilih. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota memberikan batasan satu syarat bagi calon anggota legislatif yang menjadi kontroversi karena adanya larangan bagi mantan narapidana  korupsi, narkoba (sebagai bandar), dan kejahatan seksual terhadap anak untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Beberapa pihak yang merasa dirugikan oleh peraturan tersebut mengajukan judicial review, oleh karena itu, patut dikaji bagaimana legalitas hak yang dimiliki oleh mantan narapidana dalam pemilihan umum.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Hak untuk Turut Serta dalam Pemerintahan, Mantan Narapidana.


Keywords


Hak Asasi Manusia; Hak untuk Turut Serta dalam Pemerintahan; Mantan Narapidana.

Full Text:

PDF

References


Buku

Assihiddiqie, Jimly, 2005, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Konstitusi Press, Jakarta.

Gunayaka, Widiada S.A., 2017, Hukum Hak Asasi Manusia, Penerbit ANDI, Yogyakarta.

Soemantri, Sri, 1992, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung.

Jurnal

Krisnapati, Bayu, “Kodrat Manusia Mendapatkan Access To Justice”, Jurnal Hukum Justitia et Pax, Volume 34, Nomor 2, Desember 2018.

Kusniati, Retno, “Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia”, Konsepsi Negara Hukum, Jurnal Ilmu Hukum: INOVATIF, Volume 4, Nomor 5, 2011.

Tanjung, Muhammad Anwar dan Retno Saraswati, “Demokrasi dan Legalitas Mantan Narapidana dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Volume 25, Nomor 2, Mei 2018.

Website

“California Election Code”, https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?lawCode=ELEC&division=0.5.&title=∂=&chapter=1.&article=

“Jalan Terjal Mantan Narapidana Korupsi MelenggaSng ke Parlemen”, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b43078613a6f/jalan-terjal-mantan-narapidana-korupsi-melenggang-ke-parlemen-oleh--reda-manthovani.

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Media Publikasi Peraturan Perundang-Undangan dan Informasi Hukum), “Hak Politik Warga Negara (Sebuah Perbandingan Konstitusi)”, http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/2941-hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi.html.

“KPU Harus Jalan Terus Larang Mantan Napi Korupsi Nyaleg”, https://www.antikorupsi.org/id/siaran-pers/kpu-harus-jalan-terus-larang-mantan-napi-korupsi-nyaleg.

“Mahkamah Agung Tolak Kasasi Jumanto”, https://nasional.tempo.co/read/265285/mahkamah-agung-tolak-kasasi-jumanto/full&view=ok.

“MA Tunda Uji Materi Jika Ada Proses Pengujian UU”, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ab151a999eeb/ma-tunda-uji-materi-jika-ada-proses-pengujian-uu.

“Perbedaan Keputusan dengan Peraturan”, http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f0281130c750/perbedaan-keputusan-dengan-peraturan.

“Tiga Gugatan PKPU Larangan Koruptor Jadi Caleg Diregistrasi MA”, https://tirto.id/tiga-gugatan-pkpu-larangan-koruptor-jadi-caleg-diregistrasi-ma-cNT1.

“Wa Ode Bakal Gugat PKPU 20 ke MK”, https://politik.rmol.co/read/2018/07/06/346706/Wa-Ode-Bakal-Gugat-PKPU-20-Ke-MK-.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46 P/HUM/2018, https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/30bd65a3c3340573bf431399f7ac55a5




DOI: https://doi.org/10.24002/jep.v34i2.1734

Refbacks