PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DI INDONESIA: SINERGI ANTARA UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION DAN HUKUM NASIONAL TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Abstract

Abstract
Indonesia ratified the United Nations Convention against Corruption (UNCAC) through the Law number 7 of 2006. Article 33 of the UNCAC legally obliges the State Parties to provide protection to whistleblowers. The existence of whistleblower is pivotal to uncover the hidden practices of corruption. Anti-corruption strategy encourages whistleblowers to unveil corrupt practices to the law enforcement agencies and public. Due to this task, therefore, whistleblowers must be protected from any kind of retaliation. Indonesia has the Law number 13 of 2006 juncto the Law number 31 of 2014 concerning witness and victim protection which regulates the protection of whistleblower in the Indonesian criminal legal system. This paper analyzes existence of legal protection for whistleblowers in the respective provisions which contained within the Law number 13 of 2006 and the Law number 31 of 2014, specifically on anti-retaliation protection by analyzing the synchronization of the law with Article 33 of the UNCAC. The provisions of national law vis-à-vis with the provisions of UNCAC concerning whistleblower protection, the national law has not provided best protection to whistleblower yet due to the possibility of retaliation be made against the whistleblowers that is not regulated by the national law.
Keywords: Indonesia, corruption, whistleblower, United Nations Convention Against Corruption.

Intisari
Indonesia meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006. Pasal 33 UNCAC memberikan kewajiban hukum bagi Negara Pihak untuk menyediakan perlindungan terhadap para whistleblowers. Eksistensi whistleblower merupakan hal yang sangat penting untuk membuka praktek tersembunyi korupsi. Strategi anti-korupsi memberikan dorongan bagi para whistleblower untuk membuka praktek-praktek korupsi kepada penegak hukum dan masyarakat. Oleh karena tugasnya tersebut, para whistleblower harus dilindungi dari segala bentuk tindakan pembalasan. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban  yang di dalamnya mengatur perlindungan terhadap whistleblower dalam sistem hukum pidana Indonesia. Tulisan ini menganalisis eksistensi perlindungan hukum bagi whistleblower dalam pasal-pasal tentang perlindungan whistleblower dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, secara spesifik pada perlindungan terhadap tindakan pembalasan dengan menganalisis sinkronisasi hukum terhadap Pasal 33 UNCAC. Pasal-pasal dalam hukum nasional vis-à-vis dengan Ppasal UNCAC tentang perlindungan terhadap whistleblower, hukum nasional belum mampu menyediakan perlindungan terbaik bagi whistleblower dikarenakan adanya kemungkinan untuk dilakukannya tindakan pembalasan terhadap whistleblower yang belum diatur dalam hukum nasional.
Kata kunci: Indonesia, korupsi, whistleblower, United Nations Convention Against Corruption.