PROBLEMATIKA PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA MALPRAKTIK DOKTER DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN
DOI:
https://doi.org/10.24002/jep.v40i2.8262Keywords:
Criminal Liability, Evidentiary Problems, Proof of MalpracticeAbstract
The malpractice is still far from the reach of criminal procedure. There are no specific regulations on malpractice and there are problems in proving criminal acts of malpractice so that this article uses the theory of evidence to provide legal certainty to fulfill the elements of error and criminal responsibility. This study uses a normative method to answer this problem so that the statute approach and case approach are used. The results of the study show that the problems in proving criminal acts of malpractice and the difficulty of collecting evidence (unus testis nullus testis) are obstacles to assisting the legal process, the complexity of proof in criminal law which is material and problematic in the legal vacuum space limited to the Criminal Code. Contextually, criminal responsibility for malpractice is not specifically regulated in the Criminal Code or medical malpractice, but after the enactment of Law 17 of 2023 concerning Health, it provides hope in protection and helps victims in seeking justice even though cases reported by victims are often in SP3 (Investigation Termination Order).
References
Buku
Anshoruddin, H., 2004, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Chazawi, Adami, 2007, Malpraktik Kedokteran, Bayumedia, Malang.
Firdaus, Ali, 2017, Dokter Dalam Bayang-Bayang Malpraktik Medis, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Fuady, Munir, 2020, Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Guwandi, J., 2004, Infomed Consent, Penerbit FKUI, Jakarta.
_________, 2006, Dugaan Malpraktik Medis dan Draf RPP Perjanjian Terapetik Antara Dokter dan Pasien, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.
Hamzah, Andi, 1986, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Hanafi, M. Jusuf dan Amari Amir, 2017, Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
Harahap, M. Yahya, 2005, Pembahasan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta.
Hiariej, Eddy O.S., 2012, Teori & Hukum Pembuktian, Penerbit Erlangga, Yogyakarta.
Leischner, Aline, dkk., 2018, Medical Law in Austria, Wolters Kluwer, The Netherlands.
Lioyd, Dennis, 1991, The Idea of Law, Penguin Books, United Kingdom.
Marzuki, Peter Mahmud, 2017, Penelitian Hukum: Edisi Revisi, Kencana, Jakarta.
Moeljatno, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, cetakan ketujuh, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
Poernomo, Bambang, 1992, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Rahardjo, Satjipto, 2006, Membedah Hukum Progresif, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
Ramelan, 2006, Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta.
Siregar, Rospita Adeliana Siregar, 2020, Hukum Kesehatan, Penerbit: UKI Pres, Jakarta.
Subekti, R., 2021, Hukum Pembuktian Cetakan ke-19, Pradnya Paramita, Jakarta.
Sudarto, 2018, Hukum Pidana 1, Edisi Revisi, Yayasan Sudarto, Semarang.
Sulaiman, 2020, Aspek Hukum Perdata Dalam Kesehatan (Civil Malpraktik): Etika Profesi dan Hukum Kesehatan, Widina Bhakti Persada, Bandung.
Solichim, Sudjari, 2006, Malpraktik Medik, Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya.
Soponyono, Eko, 1997, Malpraktik Dalam Kajian Hukum Pidana, Badan Penerbit FH Universitas Diponegoro, Semarang.
Takdir, 2018, Pengantar Hukum Kesehatan, Penerbit IAIN Palopo, Palopo.
Tanya, Bernard L., dkk., 2006, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, CV. Kita, Surabaya.
Wignjosoebroto, Soetandyo, 2002, Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya, ELSAM, Jakarta.
Jurnal
Abduh, Rachmad, “Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Buktik Malpraktik Medis”, De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 1, 2020.
Bawono, Bambang Tri, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Malpraktik Profesi Medis”, Jurnal Hukum, Vol. 25. No. 1, 2011.
Busro, Ahcmad, “Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Inform Consent) Dalam Pelayanan Kesehatan”, Law and Justice Journal, Vol. 1, No. 1, 2018.
Herlianto, S. Tri, "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Malpraktik Kedokteran", Masalah-Masalah Hukum, Vol. 43, No. 2, 2014.
Maulia, Dian, “Tanggung Jawab Hukum Dokter Terhadap Kesalahan Diagnosis Penyakit Kepada Pasien”, Cepalo: Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, Vol. 2, No. 1, 2018.
Nadriana, Lenny, “Pembuktian Kasus Malpraktik di Indonesia”, Jurnal Lex Publica, Vol. 2, No. 1, 2015.
Putra, Angga Pranavasta, “Penyelesaian dan Pertanggung jawaban Pidana Dokter Terhadap Pasien Dalam Perkara Malpraktik Medik”, Vol. 01, No. 01, 2020.
Susila, Muh Endriyo, “Malpraktik Medik dan Pertanggung jawaban Hukumnya: Analisis dan Evaluasi Konseptual”, law and justice, Vol. 6, No. 1, 2021.
Sugiarto, Alief, Hambali Thalib, & Said Sampara, Kebijakan Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana Malpraktik Di Bidang Medis. Journal of Lex Generalis (JLG), Vol. 1, No. 3, 2020.
Wiraditya, Gede Gilang Adi, “Pertanggung jawaban Pidana Dalam Malpraktik Kedokteran Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Indonesia”, Jurnal Kertha Desa, Vol. 9, No. 1, 2003.
Internet
Amirudin dan Zainal Asikin, “Pengantar Metode Penelitian Hukum OPAC Perpustakaan Nasional RI”, https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1135478#, diakses tanggal 6 November 2018.
Hadi, Ilman, “Hukum Malpraktik di Indonesia”, https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-malpraktik-di-indonesia-lt51314ec548bec/, diakses tanggal 19 November 2023.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105).
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144).
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116).
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Putusan Pengadilan
Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.109/Pid.B/2009/PN.BNA.
Downloads
Published
Issue
Section
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
