PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN DI SELURUH PROVINSI INDONESIA
DOI:
https://doi.org/10.24002/modus.v30i1.1587Abstract
The accountability of the local government to the community can be demonstrated through the Financial Statements of Local Government (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah/LKPD). Financial Statements are basically the result of an accounting process that can be used as a communication tool between a company with parties who interested to the company activities (Munawir, 2004). Presenting the Financial Statements of Local Government based on Government Accounting Standards (Standar Akuntansi Pemerintahan/SAP) is one concrete effort that can realized a clean and responsible government. This study was conducted to examine the effect of local government size, legislative size, local government wealth, intergovernmental revenue, administrative age, functional differentiation, job specialization and financial independence ratio to the level of financial statement disclosure throughout the Province of Indonesia.
The sample used in this study is the Financial Statements of Local Government throughout the Province of Indonesia in 2013-2015. Sampling technique in this research use purposive sampling. Criteria in sampling of this study is the Financial Statements of Local Governments throughout the Province of Indonesia published from 2013 to 2015 and contains data required as a research variable. Multivariate regression is used to analize data.
The results showed that the local government size has a positive effect on the level of financial statement disclosure. Intergovermental revenue and financial independence ratio have a negative effect on level of financial statement disclosure. Legislative size, local government wealth, administrative age, functional differentiation and job specialization have no effect on the level of financial statements disclosure.
Keywords: Government size, legislative size, local government wealth, intergovernmental revenue, administrative age, functional differentiation, job specialization,financial independence ratio, and financial statement disclosure.
References
Bastian, I. (2005). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.
Darise, Nurlan. (2006). PengelolaanKeuangan Daerah. Jakarta: PT. INDEKS.
Dwirandra. (2008). “Efektivitas Dan Kemandirian Keuangan Daerah Otono Kabupaten/Kota Di Propinsi BaliTahun 2002-2006”, Jurnal Ilmiah. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Udayana, Denpasar.
Ghozali, I. (2011). AplikasiAnalisisMultvariatedengan Program IBM SPSS 19 (Edisi 5). Semarang Indonesia: Penerbit UNDIP.
Giligan, Thomas W and Matsusaka, Jhon G. (2001). Fiscal Policy, LegislatureSize, and Political Parties: Evidence from State and Local Governments in the First Half of the 20th Century. National Tax Journal. Vol. 54: 57-82
Girsang, Heri Atapson V dan Yuyetta, Etna Nur A. (2015). Analisa Faktor-Faktor yang
Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah.Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.
Halim, Abdul. (2004). Akuntansi Keuangan Daerah (Revisi). Jakarta, Indonesia: Badan Penerbit Salemba Empat.
Hartono, Jogiyanto. (2013). Metodologi Penelitian Bisnis Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman (Edisi 6). Yogyakarta, Indonesia: Penerbit BPFE.
Hilmi, Amiruddin Zul dan Dwi Martani. (2010). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi. Skripsi, Universitas Indonesia. Jakarta.
Kusumawardani Media. (2012). Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Accounting Analysis Journal, Vol. 1. ISSN: 2252-6765.
Lasward F, Fisher R dan Oyelere P. (2005). Determinantsof Voluntary Internet Financial Reporting by Local Government Authorities. Journal of Accounting and Public Policy, 24; 101-121.
Lesmana. Sigit I. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib di Indonesia. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
Liestiani, A. (2008). Pengungkapan Laporan Keuangan Pemda Kabupaten/Kota di Indonesia Untuk Tahun Anggaran 2006. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Depok.
Mahmudi. (2007). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Mamesah, D.J. (1995). Sistem Administrasi Keuangan Daerah. Jakarta, Indonesia: Gramedia Pustaka Utama.
Mandasari, Putriesti. (2009). Practices of Mandatory Disclosure Compliance in Indonesian Local Government. Tesis Master. Universitas Sebelas Maret.
Marfiana, Nandhya dan Lulus Kurniasih. (2013). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Hasil Pemeriksaan Audit Bpk Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret : Surakarta.
Matsusaka, J. (2001). Corporate Diversification, Value Maximization, and Organizational Capabilities. Journal of Business, 74, pp.176-211.
Naim, A., dan F. Rakhman. (2000). Analisis Hubungan antara Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan dengan Struktur Modal dan Tipe Kepemilikan Perusahaan. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Vol.15: 70-82.
Nasser, Abdul. (2009). Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Ekonomi Makro Terhadap Return Saham LQ-45 di Bursa Efek Indonesia. Tesis Universitas Sumatera Utara di Publikasikan.
Patrick, Patricia A. (2007). The Determinants of Organizational innovativeness: The adoption of GASB 34 in Pennsylvania local government. Ph.D. dissertation, The Pennsylvania State University, United States – Pennsylvania. Retrieved August 8, 2011, from Accounting & Tax Periodicals. (Publication No. AAT 3266180).
Poerwadarminta. (2006). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Edisi ketiga. Jakarta: Balai
Pustaka.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pratama, Kadek A, Desak N, Edy S. (2015). Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Daerah, dan Belanja Daerah terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2010-2013). e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1. Volume 3 No.1.
Ratnasari, Ayu D. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit
BPK RI terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta.
Setyaningrum, D dan Syafitri, F. (2012). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Pelaporan Keuangan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol. 9, No. 2.
Sinaga, Y. F. (2011). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaporan Keuangan di Internet secara Sukarela oleh Pemda. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Diponogoro, Semarang.
S. Munawir. (2004). Analisis Laporan Keuangan. Edisi Ke-4 Liberty, Yogyakarta. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). (2004). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Jakarta: Salemba Empat.
Sumarjo, H. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemda terhadap Kinerja Keuangan Pemda. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
Suhardjanto, D dan Yulianingtyas, R. (2011). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Universitas Sebelas Maret.
Suhardjanto, D., Rusmin, Mandasari, P., dan Brown, A. (2010). Mandatory Disclosure
Compliance and Local GovernmentCharacteristics: Evidence from Indonesian
Municipalities. Penelitian Hibah Publikasi Internasional, LP2M UNS.
Suripto, Bambang. (1999). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Sukarela Dalam Laporan Tahunan. Simposium Nasional Akuntansi II.
Truemen, B., and S. Titman. (1998). An Explanation for Accounting Income Smoothing Journal of Accounting Research26. (Online), Suplement: 127-139, (http://www.ssrn.com), diakses 23 Juli (2012).
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Werimon, Simson. (2005). Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap hubungan antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah. Artikel. Simposium Nasional Hasil Penelitian Akuntansi 10. Makasar.
Winarna, Jaka dan Sri Murni. (2007). Pengaruh Personal Background, Political Background dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.
Kamus Besar Bahasa Indonesia
(www.bpkp.go.id).
(www.keuda.kemendagri.go.id).
